Dewan Perwakilan Masyarakat Wilayah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan, terutama anggota dari Wilayah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Waesama-Ambalau, dinilai tajam berkaitan sangkaan pengabaian inspirasi warga.
Inspirasi yang dikatakan lewat beberapa forum sah seperti reses dan permufakatan pembangunan disebutkan sering tidak dilakukan tindakan, dengan alasan efisiensi bujet sebagai argumen khusus.
Himpunan Pemuda Siswa Mahasiswa Ambalau Siwar (HIPPMAS) menyorot tidak konsisten implementasi efisiensi bujet ini.
Menurut Ketua Umum HIPPMAS, Abdul Rauf Solissa, menjelaskan istilah efisiensi yang dipakai DPRD berkesan logis di atas, tetapi pada prakteknya malah memberikan indikasi kecondongan untuk menampik keperluan mendesak masyarakat.
“Efisiensi bujet sering hanya untuk inspirasi yang tersangkut kebutuhan khalayak luas, seperti pembaruan infrastruktur dusun, kontribusi pendidikan, atau kenaikan alat penelusuran nafkah,” terang Solissa, Sabtu (21/6/2025).
Sambungnya, berbelanja perjalanan dinas, study banding, penyediaan sarana eksklusif, dan aktivitas resmi malah masih tetap berjalan lancar.
Solissa memperjelas jika skema ini memperlihatkan ada kemunafikan bujet, di mana efisiensi cuma diaplikasikan pada peruntukan yang terkait secara langsung dengan kebutuhan public
Sementara pos-pos bujet yang lain memiliki sifat kurang produktif masih tetap dipertahankan.
HIPPMAS secara tegas menanyakan fokus dan keterpihakan DPRD Kabupaten Buru Selatan.
“Bila instansi legislatif tidak sanggup perjuangkan keperluan konstituennya dengan argumen kebatasan bujet, karena itu peranan representasi sudah kehilangan artinya,” tutur Solissa.
Dia mengutamakan jika warga tidak menuntut hal yang tidak realitas, tetapi sekedar supaya suara mereka tidak dimatikan oleh argumen tehnis yang diaplikasikan dengan selective.
Efisiensi bujet, menurut dia, semestinya mempunyai tujuan kurangi pemborosan, bukan menjadi tameng penampikan inspirasi masyarakat.
Selanjutnya, Solissa mencemaskan jika praktek seperti ini bisa melebarkan jurang di antara masyarakat dan wakilnya.
Warga mempunyai potensi kehilangan keyakinan sebab menganggap cuma menjadi object politik saat kampanye, tetapi terlewatkan pada proses pengaturan peraturan.
“Bila didiamkan terlalu lama, ini tidak cuma sekedar pengabaian inspirasi, tetapi sebuah pembelotan pada konsep demokrasi tersebut,” tegas Solissa.
Disebutkan, inspirasi masyarakat semestinya diperjuangkan, bukan diundur atau ditampik atas nama efisiensi yang bias kebutuhan.
Oleh karenanya, Solissa mengatakan supaya DPRD Kabupaten Buru Selatan selekasnya lakukan mawas diri.
Dia mendesak pemangkasan bujet pada pos-pos yang tidak berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan masyarakat, kurangi perjalanan dinas yang kurang kontributor, dan hentikan penyediaan sarana eksklusif yang tidak berkaitan dengan keperluan public.
“Yang paling penting, balikkan keberanian untuk perjuangkan inspirasi masyarakat, karena di situlah tempat legalitas dan kehormatan seorang wakil masyarakat,” cetusnya.
Penyebabnya dia minta untuk hentikan praktek pembodohan public dengan alasan efisiensi! Potong dahulu berbelanja yang tidak sentuh masyarakat.
“Stop project pencitraan. Perjuangkan inspirasi dengan serius atau masyarakat akan stop yakin. Demokrasi tidak hidup dari pidato, tapi dari keterpihakan riil ke mereka yang paling memerlukan,” ujarnya. (*)